Text
TNI Di Era Perubahan
Salah satu isu politis yang belakangan mencuat ke pormukaan adalah hubungan sipil-militer, Baik kalangan dalam TNI sendiri maupun dari kelompok non-militer, sama-sama menganggap bahwa di era reformasi ini, penilaian kritis terhadap kedudukan TNI dalam proses perubahan perlu dilakukan. Namun, tanpa adanya usaha-usaha konkrit untuk melakukan perubahan mendasar baik pada tataran doktrin maupun dasar hukumnya, agak sulit rasanya TNI dipaksa untuk mewujudkan janji reformasinya. Selain mendorong proses perubahan dari dalam tubuh TNI, dari luar perlu diberdayakan lembaga perwakilan rakyat agar memberi prioritas pada perubahan secara konstitusional.
Dalam rangka ini salah satu pernyataan yang cukup mendasar adalah apakah proses menuju reformasi TNI dapat berjalan in-vacuum atau tanpa menimbulkan biaya-biaya tertentu? Wacana mengenai hubungan antara tentara dan demokratisasi, boleh terus berlangsung. Tapi dalam konteks Indonesia pada khususnya, apakah mungkin kita mengabaikan unsur individu dan peran para pemimpin di dalamnya? Kita semua mengetahui bahwa, di satu pihak, semua pimpinan TNI sekarang adalah produk dari regenerasi masa lalu, yang sangat Seharto centred sifatnya. Tapi di pihak lain, kita juga merasa memiliki TNI dan karenanya menganggap perlu untuk mempertahankan keberadaannya. Itulah kira-kira sebabnya Presiden Abdurrahman Wahid ingin mencoba membuat garis pemisah antara lembaga yang begitu sentral fungsinya dalam kehidupan bernegara, dan pribadi-pribadi yang pernah dan masih terlibat di dalamnya. Apalagi karena TNI pun dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dukungan politik pemerintah, maka cukup beralasanlah apabila Presiden belakangan sering mengingatkan publik untuk tidak melakukan generalisasi berlebihan terhadap peran TNI dalam masalah non-militer
Tidak tersedia versi lain