UNDANG-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah adalah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki banyak daerah (27 Provinsi) memang sepantasnya menentukan atau menggariskan suatu kebijaksanaan yang mengatur masalah…
Seluk beluk teori yang berkembang dalam ilmu negara berfungsi sebagai pengantar hukum tata negara dalam arti luas yang dipelajari mahasiswa Hukum Tata Negara. Boku int berisi kumpulan teon tentang hakikat negara, pembenaran hukum negara, terjadinya negara, tujuan negara, bentuk negara dan bentuk pemerintahan, kedaulatan, unsur-unsur negara, lungsi negara, konstitusi sendi-sendi pemerintahan, al…
UNDANG-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah adalah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudny tujuan negara, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki banyak daerah (27 Provinsi) memang sepantasnya menentukan atau menggariskan suatu kebijaksanaan yang mengatur masalah pe…
Keadaan bangsa dan negara dewasa ini cenderung menjauh dari cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945. Yang lebih memprihatinkan lagi, bangsa kita dewasa ini cenderung berpikir terkotak-kotak, berprasangka buruk satu sama lain, dan mudah dipertentangkan, mudah dihasut dan diadu domba. (Prof. K.H. Ali Yafie) ..dengan amandemen empat kali UUD 1945 sekarang telah "dikebiri" menjadi UUD yang tidak l…
Buku ini telah diperbaharui sesuai dengan keput Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Deontemen Pendidikan Nasional No. 38/DIKTI/Kup/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) di Perguruan tinggi. Penyajian buku ini dibagi dalam 7 bab yaitu. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasilnen jelaskan tentang landasan hukum, dasar hitam, serta tujuan pendidikan Pancas…
Buku Sistem Pemerintahan Indonesia ini merupakan sebuah evaluasi kritis terhadap sistem pemerintahan, politik, administrasi negara, dan hukum tata negara Republik Indonesia. Pengetahuan tentang sistem pemerintahan Indonesia, politik dan administrasi negara, tak kurang pentingnya dalam rangka keseluruhan tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indo-nesia. Diharapkan dengan belajar dari sejar…